Pikat kaum muda lewat seminar, kaderisasi, forum diskusi, film, hingga tempat tongkrongan mahasiswa, musisi, dan peminum khamr.

Tanggal 11 Januari 2009. Bedjo Untung (62 tahun), mantan tahanan politik (tapol) peristiwa G 30 S/PKI, sibuk meladeni tamu di rumahnya di bilangan Kota Tangerang, Banten.

Sekitar 25 orang tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bergelut dalam rapat tertutup sejak pagi hingga sore hari di rumah Bedjo. Tema rapat hari itu adalah membongkar kebohongan sejarah tahun 1965-1966.

Selain dihadiri para bekas tapol peristiwa G 30 S/PKI, rapat terbatas itu juga dihadiri sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Para peserta adalah Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP); Mantan Letkol (Udara) Heru Atmojo, eks tapol PKI dari Paguyuban Korban Orde Baru; Sumarsih, ketua Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK); Casman, mantan anggota pasukan Cakrabirawa, serta para ketua YPKP daerah seperti Palembang (Sumatera Selatan), Semarang, Sulawesi, Bandung, dan Bekasi.

Agenda Rahasia

Dari pertemuan itu, YPKP diketahui mempunyai sejumlah program kerja ke depan. Yakni, mengupayakan pencabutan TAP MPRS No.25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunis/Marxisme- Leninisme, pencabutan pasal 32 dan 33 UUD 1945, serta penelusuran sejarah peristiwa 1965-1966.

Bedjo, sang empunya rumah, berbicara panjang lebar tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Orde Baru dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) pimpinan mantan Presiden Soeharto. Lebih jauh, Bedjo bahkan mengklaim jatuhnya rezim Soeharto adalah buah keberhasilan usaha YPKP.

Dua pekan kemudian di tempat yang sama, pertemuan kembali digelar. Namun, rapat kali ini hanya dihadiri enam orang. Sumini Martono, mantan anggota Gerwani, ikut urun rembug.

Rupanya Polresta Tangerang mencium gelagat tidak beres ini. Polisi segera membubarkan rapat tersebut dengan alasan tidak memiliki izin.

“Sungguh sangat tidak masuk akal, dan sungguh sangat berlebihan,” ujar Bedjo menanggapi aksi aparat.

Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI), yang ikut mengintai jalannya pertemuan rahasia ini, menemukan sejumlah dokumen agenda rapat. Di antara agenda tersebut adalah penguatan organisasi, pembahasan internal ideologi komunis, pencabutan TAP MPRS/25 tahun 1966, penolakan Pancasila sebagai dasar negara, serta rencana rapat kerja nasional YPKP yang akan diadakan di Puncak, Jawa Barat, atau di SBSI Center, Cisoka, Tangerang.

Ketua Bidang Khusus GNPI, Firos Fauzan, dalam laporan yang ditujukan kepada Kapolri mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan ketua RT, ketua RW, dan tokoh setempat untuk menolak rapat yang digelar tanggal 25 Januari 2009 itu.

“Hasilnya, rapat tersebut dibubarkan oleh Polres Tangerang,” kata Firos yang juga pengurus Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia ini.

Kado Buat Rakyat Indonesia

Sebagai wadah resmi bekas tapol dan keluarga PKI yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI, YPKP memang giat menyerukan pelurusan sejarah peristiwa 30 September 1965.

Sejak tumbangnya Orde Baru, YPKP bersama sejumlah LSM HAM intens menggelar diskusi untuk menghapus stigma negatif para bekas tapol dan keluarga PKI yang dicap sebagai dalang peristiwa berdarah 30 September 1965 ini. Sasarannya meliputi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Salah satu caranya melalui pemutaran film dokumenter.

Sebuah film berjudul Kado Buat Rakyat Indonesia (KBRI) sudah merekapersiapkan untuk cuci tangan dari persitiwa G 30 S/PKI. Film tersebut berdurasi sekitar satu jam, berisi kesaksian dan komentar bekas tahanan politik PKI, tokoh HAM, aktivis mahasiswa, bahkan tokoh Islam, tentang peristiwa 1965 yang juga menelan banyak korban dari pihak PKI itu.

“Ternyata PKI tidak bersalah,” ujar seorang mahasiswa seusai menonton pemutaran film tersebut di sebuah kampus di ibukota.

Dalam film ini, PKI memang diposisikan sebagai korban konspirasi rezim militer dan kaum kapitalis lokal yang disokong oleh Amerika Serikat.

Adanya pernyataan tokoh Nahdhatul Ulama, Yusuf Hasyim, dikutip secara tidak utuh dalam film ini. Yusuf dibuat seolah menyesali ribuan anggota PKI yang menjadi korban pembunuhan, tanpa menyinggung peran PKI yang mendalangi pembunuhan enam jenderal dan satu perwira TNI pada masa itu.

Selain cukup ampuh menghapus cap negatif tentang PKI, ternyata film ini juga digunakan sebagai alat kaderisasi organisasi-organisasi mahasiswa berhaluan “kiri” yang mengklaim diri mereka sebagai gerakan pro demokrasi.

Organisasi mahasiswa itu antara lain Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Mahasiwa Nasional (FMN), Serikat Mahasiwa Indonesia (SMI), dan Front Nasional Mahasiwa Resistance (FMNR).

Ketua Umum LMND, Lalu Hilman Afriandi, mengatakan hingga saat ini film KBRI masih digunakan pada program kaderisasi LMND. Selain lewat pemutaran film, rekrutmen kader juga dilakukan secara formal, yaitu melalui forum diskusi, advokasi isu mahasiswa, hingga tongkrongan (kumpulan) mahasiswa.

LMND sendiri kerap dicap sebagai gerakan kiri pengusung komunisme. Cap ini dilekatkan karena mereka gemar mengangkat isu-isu revolusi, pertentangan kaum buruh dan petani dengan kapitalisme.

Namun, Lalu mengaku tidak menggubris tudingan tersebut. Malah, pria kelahiran Lombok yang cukup fasih menyitir ayat al-Qur`an ini mengatakan, ”komunisme bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi rakyat.”

“Stigma-stigma komunis seperti itu sudah lewat lah. Itu kan usaha Orde Baru mematahkan lawan politiknya,” ujarnya saat diwawancarai Suara Hidayatullah di kantor pusat LMND di kawasan Tebet, Jakarta, bulan lalu.

Atheis pun Diajarkan

Seorang sumber Suara Hidayatullah, bekas pengurus teras LMND Jakarta, mengatakan, melalui film KBRI mahasiswa diajak membenci penindasan. Tapi, tidak sampai di situ. Selanjutnya, secara berkesinambungan, kader-kader baru akan diajarkan ide-ide kiri melalui program pendidikan internal.

Ide-ide kiri tersebut, misalnya, marxisme, sosialisme, komunisme, yang mendasari gerakannya pada filsafat materialisme dialektika historis yang anti Tuhan (atheisme).

Mahasiswa yang gemar mabuk-mabukan dan sebagian seniman, menurut sumber tadi, sangat menggandrungi ideologi Marxisme. Sebab, ideologi ini menjadi dalih untuk lepas dari aturan-aturan agama.

Dalih yang digunakan untuk mengingkari tuhan adalah logika materialisme semata. “Contohnya, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara rill, secara materi. Wujud, bentuk, ukuran, dan sifatnya tidak bisa dibuktikan oleh alat indera manusia,” ujar sumber yang juga mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Agung, alumnus Universitas Bung Karno Jakarta yang sempat aktif di gerakan kiri, punya cerita lain. Dulu dia pernah ditanya seniornya tentang Tuhan. ”Kalau Allah maha kuasa, bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar, yang Dia sendiri tidak mampu memikulnya?”

Agung mengaku sempat terjebak oleh pernyataan itu. Karena pertanyaan itu, ia menjadi tak percaya adanya Tuhan (atheis).

Namun, sekarang dia mengaku bertaubat. Dia sadar bahwa pertanyaan yang dilontarkan senior itu salah. “Pertanyaannya yang salah. Allah subhanahu wata’ala terbebas dari sifat-sifat ketidakmampuan,” tukas Agung.

Doktrin filsafat materialisme atheis ala Marx bukan hanya diadopsi LMND saja. Hampir setiap gerakan yang mengatasnamakan kiri, sosialis, juga memakainya. Hal ini diakui oleh Thomas Fernando, senior Komite Aksi Rakyat Teritorial (KARAT) kepada Suara Hidayatullah.

“Iya. Saya menyaksikan banyak gerakan kiri menanamkan ide atheisme Marx kepada kader-kader mereka,” ungkap Nando.

Meski model gerakan anarki yang dipakainya termasuk kiri, Nando tetap meyakini adanya Tuhan Sang Mahapencipta. Dia sendiri menjalankan shalat dan isterinya pun berjilbab.

“Anarki cuma cara atau alat pergerakan saja. Bukan sebagai ideologi,” katanya.

Disinggung tentang filsafat materialisme Marx yang diajarkan di LMND, Lalu, sang ketua umum, tidak menyangkalnya. Menurutnya, organisasi dengan 60 cabang tingkat kota di 21 provinsi yang dipimpinya ini mengajarkan semua aliran besar filsafat, tidak hanya filsafatnya Karl Marx.

Namun, Lalu mengakui banyak ajaran Marx yang terbukti kebenarannya saat ini. Teori pertentangan kelas, misalnya. “(Terbukti) pertentangan politik yang terjadi saat ini adalah perang ekonomi antara borjuasi dengan buruh. (Teori) ini cukup bisa dijadikan basis analisa,” katanya.

Menurut Lalu, masalah terberat dalam ajaran Marxisme adalah ketika bicara tentang Tuhan. Namun, baginya, masalah atheisme dalam ajaran Marx bukan inti persoalan. Yang penting baginya adalah ajaran Marxisme bisa dipakai untuk membedah persoalan sosial dengan sangat jelas. Dia pun mengaku tetap beragama dan bertuhan.

Seorang sumber Suara Hidayatullah mengakui, tidak semua aktivis kiri memahami dan meyakini ajaran atheis Marx. Tapi biasanya, ketua umum nasional gerakan kiri berpaham atheis.

Memang tidak ada paksaan secara absolut kepada kader untuk menjadi penganut anti Tuhan. “Itu karena mereka tidak berkuasa. Lain hal kalau mereka sudah berkuasa,” kata sumber tersebut. *Riezky Andhika Pradana, Surya Fachrizal /Suara Hidayatullah

Dan masih ada laporan lainnya yang bisa dibaca di Majalah Suara Hidayatulah Edisi Juni 2009 al:

Potong Jalan Lewat Parlemen
Islam Dianggap Bukan Solusi
Lalu Hilman Afriandi, Ketua Umum LMND
“Sosialisme, Itu Cita-cita Kami!”

SOEKARNO

(dikutip dari : Lampiran pada MADILOG karya Tan Malaka, yang diterbitkan Pusat Data Indikator, Jakarta bersumber dari dokumentasi Yayasan Massa).

Mungkin sebagian orang Indonesia tidak mengenal sosok pahlawan yang satu ini. Tan Malaka adalah Pejuang Revolusioner yang mempunyai cita-cita membawa Negeri Indonesia sebagai Negara Indonesia Sosialis. Tapi mengapa dia tidak ada dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia? Coba anda lihat dalam buku pelajaran sejarah SMP atau SMA, pasti tidaklah ada nama Tan Malaka, atau juga pada Peta(Atlas) dimana banyak foto Pahlawan Nasional Indonesia tetapi foto atau gambar Tan Malaka tidak akan anda temukan. Sungguh ironis mengingat Tan Malaka adalah sosok Bapak Bangsa yang berperan sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu mengapa ia tidak ada dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia? Padahal Presiden Indonesia yang pertama Ir. Soekarno telah menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Mungkin bagi Tan Malaka gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional tidak penting, yang penting adalah bagaimana melepaskan dan melawan Imperialisme dan Kapitalisme Belanda di negeri ini. Tapi mengapa? kenapa? dan apa penyebabnya?

Hal ini disebabakan oleh perubahan sejarah yang dilakukan oleh sekelompok orang di masa rezim Orba berkuasa, dimana setiap hal yang berbau Komunis, Sosilais, dan Marxis tidak boleh beredar bebas di kalangan masyarakat luas, begitu juga karya-karya Tan Malaka juga di larang beredar, kalaupun ada yang berani mengedarkan itupun secara sembunyi-sembunyi (Underground). Karya-karya monumental yang ada adalahMadilog,
Aksi Massa, Gerpolek. Semua itu adalah karya tulis Tan Malaka yang monumental. Namun sayang seribu sayang karya-karya Tan Malaka tidak bisa beredar secara luas pada masa rezim Orde Baru (Mungkin takut akan menjatuhkan kekuasaan Soeharto).

Mungkin tulisan saya ini tidak selengkap apa yang ada, tapi inilah sebagian sejarah Indonesia yang “sengaja” dihilangkan untuk kepentingan seorang “BAJINGAN” negeri ini.

Semoga engkao -Tan Malaka- tenang di alam sana. Jangan engkao menangis melihat keadaan negeri ini. Kami -para pengagummu- akan terus mengobarkan semangat Revolusioner yang engkao miliki.

Ketidakjelasan itu bertahan demikian lama karena rezim Orde Baru melakukan monopoli sejarah dan memupuknya bertahun-tahun. Versi lain, seperti yang ditulis oleh Ben Anderson dan kawan-kawan (kemudian dikenal sebagai Cornell Paper), yang menganggap bahwa itu persoalan intern AD (Angkatan Darat), dilarang dan penulisnya dicekal masuk Indonesia. Perdebatan tentang Gerakan 30 September diharamkan, bahkan usaha ISAI (Institut Studi Arus Informasi) menerbitkan buku tipis tentang masing-masing versi Gerakan 30 September itu diganjal Kejaksaan Agung pada tahun 1995.

Dalam suasana demikian, ketika Soeharto jatuh, bermunculanlah di tanah air berbagai (terjemahan) tulisan tentang Gerakan 30 September sejak tahun 1998. Analisis yang diberikan beragam, mulai dari kudeta merangkak (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, Subandrio) sampai dengan kudeta yang disengaja untuk gagal seperti yang ditulis Coen Hotzappel.

Judul buku: Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto Pengarang: John Roosa Penerjemah: Hersri Setiawan Penerbit: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra Tebal: 392 halaman

Memang ada berbagai kelompok yang diuntungkan dengan kegagalan kudeta itu, namun apakah pihak tersebut mendesain peristiwa itu sedemikian rupa dengan skenario yang rapi dan semuanya berjalan seperti yang diharapkan mereka? Tampaknya tidak demikian.

Namun, masing-masing teori itu memiliki kelemahan. Kalau disebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) secara keseluruhan melakukan pemberontakan, kenapa 3 juta anggota partai ini tidak melakukan perlawanan ketika diburu dan dibunuh setelah gerakan itu meletus? Kenapa partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu begitu mudah dirontokkan?

Analisis yang menyebutkan bahwa itu persoalan intern Angkatan Darat juga tidak memuaskan karena persoalannya tidak sesederhana itu. Bukankah Sjam dan Pono juga terlibat? Sementara itu, versi Soekarno sebagai dalang juga diragukan. Bila sang presiden mengetahui sepenuhnya rencana aksi ini sebelumnya, kenapa ia berputar-putar di kota Jakarta sebelum menuju pangkalan udara tanggal 1 Oktober 1965? Mengapa Presiden Soekarno tidak langsung saja dari Wisma Yaso kediaman Ratna Sari Dewi (sekarang Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto) menuju Halim Perdanakusuma?

Demikian pula Soeharto tidaklah terlampau “jenius” untuk bisa merancang suatu perebutan kekuasaan secara sistematis. Masih perlu diinvestigasi lebih lanjut seberapa jauh Soeharto mengetahui rencana tersebut sebagaimana disampaikan Kolonel Latif dalam pertemuan malam sebelumnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto.

Amerika Serikat (AS) tidaklah ikut campur pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, walaupun berbagai dokumen menyebut keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa berdarah tersebut. Bagi pemerintah AS waktu itu, bila Indonesia dengan penduduk keempat atau kelima terbesar di dunia itu–dengan sumber daya alam berlimpah dan posisi sangat strategis– jatuh ke tangan komunis, berarti telah terjadi kiamat.

Riset yang dilakukan John Roosa menggunakan arsip yang jarang diulas secara utuh selama ini, seperti dokumen Supardjo, tulisan-tulisan Muhammad Munir dan Iskandar Subekti yang tersimpan di Amsterdam, wawancara dengan tokoh-tokoh PKI seperti “Hasan” yang meminta dirahasiakan identitasnya sampai ia meninggal.

Muhammad Munir adalah anggota Politbiro PKI dan Iskandar Subekti adalah panitera Politbiro PKI, yang pada tanggal 1 Oktober 1965 mengetik pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan Gerakan 30 September. Adapun “Hasan” memiliki posisi yang dianggap logis mengetahui kegiatan Biro Chusus. “Hasan” sendiri sudah menulis memoar yang sudah diserahkan kepada penulis buku (John Roosa) yang dapat dipublikasikan setelah ia meninggal. Di samping dokumen-dokumen penting itu, serta wawancara mendalam dengan tokoh sentral organisasi kiri itu, arsip-arsip yang berasal dari Departemen Luar Negeri AS membantu menjelaskan berbagai hal.

Dokumen Supardjo dianggap cukup sahih–sebagai semacam pertanggungjawaban setelah peristiwa itu terjadi–yang ditulis ketika ia belum tertangkap. Beberapa saksi, termasuk Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo, yang sama-sama di penjara dengan Supardjo, mengakui keberadaan surat tersebut. Pihak keluarga juga mengiyakan informasi yang pernah disampaikan Supardjo.

Dokumen itu memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, Bono dengan Aidit di latar belakang). Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung antara kedua pihak ini.

Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, maka kebingungan terjadi dan kedua kelompok ini pecah. Kalangan militer ingin mematuhi permintaan Soekarno, sedangkan Biro Chusus tetap melanjutkannya. Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet).

Buku ini menyederhanakan kerumitan misteri itu dengan metode ala detektif. Pembaca diyakinkan bahwa tokoh kunci Gerakan 30 September, Sjam Kamaruzzaman, bukanlah agen ganda, apalagi triple agent, melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun. Pelaksana Biro Chusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Ia bagaikan putri Syahrazad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam, sehingga mampu bertahan selama 1001 malam. Sjam bertahan lebih dari 18 tahun dengan mengarang 1001 pengakuan.

Dokumen Supardjo mengungkapkan mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan. Kerancuan antara “penyelamatan Presiden Soekarno” dan “percobaan kudeta” dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang. Jauh sebelum peristiwa berdarah itu, AS telah memikirkan dan mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dahulu, sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat. Dan, Aidit pun terjebak. Karena sudah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi, maka Soeharto adalah jenderal yang paling siap pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika orang lain bingung dan panik. Nama Soeharto sendiri tidak dimasukkan dalam daftar perwira tinggi yang akan diculik.

Seperti disampaikan sejarawan Hilmar Farid dalam peluncuran buku ini di Yogyakarta, karya ini berjasa mengungkapkan bahwa Gerakan 30 September itu lebih tepat dianggap sebagai aksi (untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada Presiden), bukan sebagai gerakan. Karena peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat diberantas dalam waktu satu-dua hari.

Namun, aksi ini (yang kemudian ternyata menyebabkan tewasnya enam jenderal) kemudian oleh Soeharto dan kawan-kawan dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya, yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa. Kalau para jenderal yang diculik itu tertangkap hidup-hidup, mungkin sejarah Indonesia akan lain. Massa PKI akan turun ke jalan dan menuntut para jenderal itu dipecat. Presiden akan didesak untuk memberikan kursi departeman kepada golongan kiri itu, karena sampai tahun 1965 Soekarno tidak pernah mempercayakan pimpinan departemen kepada tokoh komunis kecuali Menteri Negara.

Buku ini memiliki kelemahan kecil, seperti penulisan Kapten Bambang Widjanarko (hal 116; seharusnya kolonel) dan Kolonel H Maulwi Saelan (hal 57; pada tahun 1965 Saelan belum naik haji). Saelan baru menunaikan rukun Islam itu pada era Orde Baru dan memimpin Yayasan Sekolah Islam Al Azhar.

Namun, di sisi lain, buku mempunyai banyak kelebihan. Pertama, menggunakan dokumen yang selama ini diabaikan, seperti dokumen Supardjo, pledoi Iskandar Subekti dan tulisan Muhammad Munir. Kedua, Roosa berhasil melakukan wawancara mendalam dengan “Hasan”, tokoh kunci yang mengetahui kiprah unit yang disebut sebagai Biro Chusus PKI.

Ketiga, sumber-sumber di atas dilengkapi dengan arsip-arsip Amerika Serikat yang telah terbuka dari waktu ke waktu dan menjadi perangkat yang andal untuk melakukan analisis sejarah. Keempat, John Roosa berhasil menyusun narasi baru bahwa Gerakan 30 September sebenarnya bukan gerakan, melainkan suatu aksi yang ternyata dijadikan dalih untuk melakukan pembunuhan massal.

Kelima, upaya yang sudah dilakukan dosen sejarah Universitas British Columbia, Kanada, ini menyebabkan perdebatan tentang siapa dalang G30S itu sudah sepatutnya diakhiri. Seyogianya diskusi kini beralih tentang bagaimana proses pembunuhan massal 1965 itu terjadi dan mengapa sampai memakan korban demikian banyak. Jadi, yang patut dipertanyakan bukan lagi “siapa dalang G30S” melainkan “siapa dalang pembantaian 1965″.

Buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto telah berhasil menampilkan data baru (berbagai dokumen dari dalam dan luar negeri), metodologi baru (dengan mengikutsertakan sejarah lisan) dan perspektif baru (ini adalah aksi bukan gerakan, tetapi kemudian dijadikan dalih untuk peristiwa berikutnya yang lebih dahsyat).

Oleh Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI

Beberapa hari ini, negeri kita dihebohkan oleh Fatwa MUI(Majelis Ulama Indonesia)tentang masalah rokok. Fatwa MUI akan mengharamkan Rokok. Kenapa rokok mesti diharamkan? Apa dengan adanya ayat-ayat suci Al-Qur’an di atas? Apakah hanya untuk menghindari bahaya anak terhadap dampak tembakau? Dan mengapa, negeri ini dan pemerintahnya sudah tau HARAM malah memungut hasil pajak dari barang HARAM?.

Coba kita lihat dampak yang akan diakibatkan jika Fatwa MUI itu benar-benar akan di-syahkan.

Dampak Positif
Jika alasan kesehatan anak-anak yang di utamakan, jangan bikin Fatwa Rokok Haram. Menurut saya anak-anak merokok itu tergantung dari :

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan dimana si anak tinggal merupakan faktor terbesar untuk menyebabkan si anak merokok. Dimana jika ia tinggal dalam suatu komunitas kaum gembel/comberan, di dalam komunitas ini merokok adalah hal yang biasa. Baik orang dewasa, pemuda, bahkan anak-anak kecil pun merokok sudah hal yang biasa bagi komunitas model ini. Berbeda jika si anak tinggal di komunitas orang berpunya, di situ ia akan di didik oleh orang tua mereka bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Di sisi lain, orang tua di komunitas kaum gembel acuh tak acuh ketika mengetahui anak-anak mereka merokok. Bagi mereka, orang-orang komunitas kaum gembel yang penting bisa makan sudah “Alhamdulillah”. “Soal kesehatan urusan belakang, asal perut bisa kenyang“.

2. Pendidikan Si Anak dan Orang Tua
Pendidikan. Pendidikan si anak dan orang tua tentang bahaya merokok juga ikut andil besar dalam menyebabkan seorang anak merokok. Tapi, pendidikan di negeri ini apakah mampu di jamah mereka orang-orang miskin, orang-orang tidak berpunya?
Tentu tidak. Karena “ORANG MISKIN DI LARANG SEKOLAH“.

Dampak Negatif

Dampak negatif jika Fatwa ini benar-benar akan di-syahkan adalah:

1. Menganggurnya Pekerja/ Buruh pabrik rokok.
Bayangkan jika rokok benar-benar haram. berapa juta orang akan kehilangan pekerjaan di negeri ini? belum lagi akan menambah banyak daftar peserta pengangguran.
Jika sudah banyak pengangguran akan melahirkan kejahatan kriminalitas, jika sudah begitu akan terjadi degradasi moral bangsa ini, jika semua itu benar-benar terjadi, tamatlah bangsa ini.

Lalu, Siapa yang SALAH?

Yang salah ya yang di dalam penjara/sel/bui. Tapi kadang-kadang aparat juga salah tangkap, gak salah dimasukin penjara yang salah di biarin berkeliaran.

Coba pikirkan kembali (MUI) jika mau mengambil kebijakan jangan asal-asalan, pikirkan jauh-jauh apa dampak bagi negeri ini. Kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan besar.

Buku yang lain ialah Gabungan Aslia sudah pula setengah di tulis. Tetapi terpaksa ditunda. Sebab yang pertama karena kehabisan uang. Kedua sebab sang Polisi, Yuansa namanya diwaktu itu, sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah lebih tepat lagi “pondok’’ tempat saya tinggal. Lantaran huruf madilog dan Gabungan Aslia terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tiada mengambil perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri seterusnya dari mata dan tongkat kempei Jepang.

Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memberhentikan pekerjaan saya meneruskan menulis Gabungan Aslia. Saya bertualang di daerah Banten mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula.

Akhirnya saya dapat pekerjaan tetap di Tambang Arang, Bayah. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi dari romusha biasa, (maklumlah orang tak punya diploma dan surat keterangan!) sampai menjadi pengurus semua romusha dan penduduk kota Bayah dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang-pergi dan sakit matinya romusha ribuan orang, dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja.

Sebagai ketua Badan Pembantu Pembelaan (BPP) dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3), saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta, tetapi tak jadi itu (bulan Juni 1945). Disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Chairul Saleh, dll. yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya umpamanya seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Bayah ketika itu, tak lebih dan tak kurang dari Bang Bejat, alias Anwar Tjokroaminoto dan saudaranya. Resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah.

Demikianlah pengarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama ILJAS HUSSEIN, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari yang mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, ialah golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlaku, yakni Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pulalah Madilog sekarang akan disebarkan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya.

Pena merayap di atas kertas dekat Cililitan, di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi ke Bayah Banten, ikut pergi mengantarkan romusha ke Jawa tengah dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang sekali ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya, berhubung dengan gara-gara Tan Malaka palsu………………bahkan hampir saja Madilog hilang.

Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan seksama serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya.

TAN MALAKA

Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946.

Agama, Humanisme, dan Dehumanisasi. 3 hal yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

Pertama tentang “Agama”
agama merupakan doktrin yang diturunkan kepada kita sejak kita masih kecil. dimana kita masih belum tau apa-apa. ( ingat bung, kita sudah besar, berhak menentukan pilihan kita Very Happy)

“Bukan Tuhan (Agama) yang menciptakan manusia, melainkan manusia lah yang menciptakan Tuhan (Agama). Agama hanyalah proyeksi manusia” (Ludwig Feurbach)

” Agama merupakan keluhan makhluk yang tertindas, hati dunia yang tak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang mati. Agama hanyalah sebuah pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri. Agama adalah candu rakyat. ” (Karl Marx)

“Allah sudah mati” (Friedrich Nietzsche)

Kedua tentang “Humanisme”

Humanisme. baik sebagai aliran atau pemikiran, mempunyai tujuan dasar yaitu “Memanusiakan Manusia”. Prinsip dasar bagi orang yang menganutnya adalah “HILANGKANLAH SEGALA SESUATU YANG MENINDASMU. SEKALIPUN ITU TUHAN DAN AGAMA”.

Ketiga tentang “Dehumanisasi”

Dehumanisasi bertolak dari ajaran ataupun ideologi dari “Humanisme”. dehumanisasi adalah proses dimana memperlakukan manusia secara tidak manusiawai. dalam prakteknya, Agama sering digunakan sebagai alasan terjadinya Dehumanisasi.

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah, “Apa kaitan agama, humanisme, dan dehumanisasi?”

Agama. Dewasa ini, banyak orang mulai meninggalkan agama. banyak orang menjadi “Atheis”, banyak orang mulai menjalani hidup “Sekular”. ini dikarenakan agama saat ini hilang pamornya yang diakibatkan oleh agama itu sendiri. agama satu dan yang lainnya mulai menyalahkan dan menganggap agamanya adalah yang paling benar.

Dari situ akan terjadi proses “Dehumanisasi” yang bertolak belakang dari “Humanisme”. agama saat ini mulai mengalami disintegrasi kultur. Agama yang katanya lebih mementingkan Sisi kemanusiaan, nyatanya menjadi suatu doktrin yang menjadi proses Dehumanisasi.

Manusia lebih mementingkan Agama ( membela agama masing-masing) dari pada mementingkan sisi kemanusiaan manusia. Seseorang yang fanatik terhadap agama, bisa menimbulkan suatu faham yang salah faham. dimana mereka menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan aksi anarkis (Dehumanisasi). padahal kata “Gus Dur” : ” Jangan engkau memperjuangkan Tuhan (Agama), utamakan memperjuangkan sisi kemanusiaan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan adlah Yang Maha Kuasa. Tidak Perlu di bela.“

Banyak contoh nyata, yang benar-benar real. Munculnya para teroris, Perang-perang agama di belahan dunia. dari contoh atau kasus di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah satu penyebab tersebar proses “Dehumanisasi” terjadi.

Mungkin cukup sekian dari saya. kalau diterusin ntar gak muat forumnya Laughing

SALAM PEMBEBASAN!!!

Sekolah. Sekolah yang ”katanya” menjadikan setiap anak didik menjadi pintar, menjadi pandai, menjadi cerdas, dan bla,bla,bla. Sekolah yang ”katanya” tempat bermain bagi siswa siswi, tempat bercanda tawa bersama kawan-kawan, tempat menimba ilmu, dan tempat bla, bla, bla. Mengapa? Kenapa? Hanya ”katanya” saja, hanya tempat –sekolah- yang penuh kebohongan belaka. Dari metode pendidikan yang ”katanya” membentuk karakter setiap siswanya, yang ”katanya” membebaskan siswanya untuk mengeksplor bakatnya, yang katanya… bla…bla…bla….

Dewasa ini, sekolah bukanlah tempat seperti apa yang saya tuliskan di atas tadi. Sekolah bukanlah tempat yang menyenagkan lagi bagi setiap siswa didik. Sekolah bukanlah tempat untuk menimba ilmu, bukan untuk bercanda tawa, bukan untuk meneksplor bakat siswa dan bukan untuk apa-apa melainkan ”TEMPAT PEMBUNUHAN KARAKTER”. Kenapa saya berani menulis kata itu? ”ya itu kan argumenku, jadi ya suka-suka aku mau nulis apa”.

Tidak. Saya menulis begitu bukan karna ”suka-suka saya”, tetapi saya melihat realita yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Sekolah tak lain adalah tempat menakutkan yang dapat membunuh karakter setiap siswa. Penyebab akan hal itu adalah adanya beberapa faktor. Diantaranya adalah:

1. Kediktatoran sang Guru.
Inilah yang menjadi momok besar bagi setiap siswa saat ini. Sekarang, banyak guru bersikap apatis dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru bertindak semaunya tanpa mempedulikan apakah metode yang diterapkannya itu baik atau buruk bagi mental si anak didik. Bahkan tak jarang guru bersikap anarkis atau militeristik. Padahal dalam dunia pendidikan, ”MILITERISME” atau apapun yang berbau kekerasan di”haram”kan untuk masuk ke dunia pendidikan. Inilah yang menjadi faktor terbesar karakter siswa bisa mati atau terbunuh dengan perlahan-lahan karna rasa takut akan sosok guru yang menakutkan.

2. Peraturan Sekolah.
Disinilah banyak orang tak sepakat jika ”Peraturan Sekolah” dimasukkan dalam faktor pembunuh karakter siswa. Banyak yang bilang ”ya kalo gak ada peraturan ya bukan sekolahan”, ada juga yang bilang ”kalo gak pengen ada aturan ya sekolah sama binatang di hutan sana”. Peraturan Sekolah memang harus ada. Dan wajib ada. Tapi mengapa peraturan itu bisa membunuh karakter siswa didik? ”Karna peraturan itu di setujui oleh pihak guru dkk, tidak melibatkan seluruh anggota warga sekolah”. Disini sudah terlihat jika siswa tidak boleh ikut campur dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang di keluarkan sekolah. Nyatanya banyak siswa yang gak setuju dengan peraturan di setiap sekolahannya masing-masing.

3. Metode Pembelajaran.
Dalam hal ini, guru sangat berperan penting. Guru merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter siswa. Guru juga harus mengerti metode apa yang pas diterapkan dalam proses belajar mengajar. Salah metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar bisa juga membunuh karakter siswa didik. Yaaaahhh…. guru jaman sekarang memang dituntut lebih kreatif.

Mungkin ada yang gak setuju dengan tulisan saya ini, tapi………………………….

”Suka-Suka Saya dong, lha wong saya yang nulis.”

Gerakan “Jangan Bugil Depan Kamera” yang semula hanya berupa kampanye penyadaran serta ajakan moral untuk tidak memperbesar angka fenomena ‘Bugil Depan Kamera’ di Indonesia —yang konkritnya ditandai dengan menempelkan logo kampanye di website/blog serta janji untuk ‘tidak bugil di depan kamera’, semakin menemukan bentuk tindaklanjutnya.

Kami dengan dukungan berbagai pihak, terutama media dan kalangan aktivis anti-pornografi, berupaya untuk tidak berhenti dan terus mengembangkan pendekatan-pendekatan kreatif dan ramah dalam merawat problematika ‘Bugil Depan Kamera’ dan pornografi Indonesia pada umumnya.

Prioritas kegiatan serta keluaran, yang saat ini kami pikir sesuai dengan pengalaman serta khasanah yang kami miliki, akan dikembangkan dalam dinamika kerangka perspektif serta visi-misi sebagaimana disebutkan di bawah.

Dengan demikian rekan sekalian, sebagai jalan memperlancar koordinasi dan pengembangan ide-ide gerakan ini, kami perkenalkan kembali Tim Kerja Gerakan “JANGAN BUGIL DEPAN KAMERA!”, dengan komitmen sbb:

* Perspektif J.B.D.K
* Visi J.B.D.K
* Misi J.B.D.K

Pornografi bertentangan dengan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, terutama ketuhanan, kemanusiaan dan keberadaban. Fenomena maraknya gambar serta mini video seksual yang dilakukan remaja, pelajar dan mahasiswa Indonesia, yang kami beri istilah fenomena Bugil Depan Kamera (B.D.K) jelas merupakan problem pornografi. Sebagai sebuah problem pornografi, secara keseharian fenomena ini potensial mengancam perikehidupan yang sehat seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik individual, kekeluargaan, kemasyarakatan serta lingkungan profesional.

Kosekuensi lebih jauh, bisa melahirkan individu yang sakit secara seksual, ketagihan seks, penggerogotan kinerja dan kreativitas, merusak dan menggoyahkan sendi-sendi kekeluargaan yang sehat dan harmonis, memicu peluang eksploitasi dan kekerasan seksual kepada anak dan anggota rumah tangga lain, menularkan gangguan sensitivitas kesusilaan masyarakat, memperbesar peluang kejahatan, pelanggaran dan patologi sosial yang bersifat seksual, serta menguatkan penghambaan diri pada ombang-ambing, serbuan dan sergapan industri pornografi, baik secara nasional maupun global.

Kecerobohan serta kelalaian anak muda Indonesia tersebut, sama sekali tidak menguntungkan bahkan bagi diri mereka sendiri. Di sebagian besar kasus, perbuatan ini menyeret kemudian soal kenyamanan serta masa depan keluarga, pergaulan, pendidikan, kesempatan kerja yang layak, dan mesti berurusan dengan proses hukum. Jika pun ada yang diuntungkan, fenomena B.D.K hanya dimanfaatkan, terutama oleh para pornografer (kalangan pemanfaat/pebisnis pornografi), baik demi mendapatkan materi porno yang sangat murah dan/atau demi menciptakan dan membuka pasar produksi pornografi.

Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (J.B.D.K) memandang pencegahan problem BDK hanya dapat diupayakan secara bersama-sama dengan kesinambungan. Perspektif dan posisi yang dikembangkan adalah sbb:

: Komitmen bersama untuk menghentikan problem BDK dengan agenda minimal:

* tidak membuat materi BDK yang baru;
* tidak menjadi penyebar materi BDK; dan
* menghapus tanpa jejak materi BDK, baik buatan sendiri atau orang lain, yang belum tersebar;

:: Pencerdasan diri, keluarga serta lingkungan (Rumar Tangga, Sekolah, Perpustakaan, Warung Internet, dan Perkantoran), sehingga menjadi diri, keluarga serta lingkungan yang mempunyai ketahanan terhadap pornografi. Pencerdasan dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik psikologis, kekeluargaan, kegiatan keremajaan, agama dan penerapan teknologi yang relevan;

::: Membuka mata terhadap segala strategi dan jebakan bisnis pornografi, baik dalam negeri maupun yang bersifat global, yang mencuri-curi kesempatan melalui sarana-sarana pengelabuan dan gerilya bentuk dan kegiatan usaha perusahaan anak, representasi, franchising atau lisensi;

:::: Kritis terhadap rencana kebijakan yang terlalu memprioritaskan ketersediaan akses dan media teknologi informasi, dengan sadar maupun tak sadar mengabaikan ketersediaan serta kualitas isi dan pesan yang ramah-anak, ramah-keluarga, memperkaya pembelajaran dan kecakapan hidup masyarakat Indonesia;

::::: Melakukan advokasi hukum yang lebih jelas serta mutakhir dengan senantiasa menjunjung keseimbangan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Dalam hal ini gerakan J.B.D.K mendukung kesempatan masyarakat secara berimbang tanpa main hakim sendiri untuk menafsirkan pengertian dan bentuk-bentuk pornografi melalui kekuasaan peradilan. Kesepakatan masing-masing kelompok masyarakat, baik yang bersifat keberatan maupun penolakan terhadap berbagai bentuk pornografi mendapatkan saluran penyelesaian yuridisnya. Gerakan J.B.D.K dengan ini merekomendasi dijadikannya delik pornografi, kecuali kekerasan seksual dalam Rumah Tangga dan eksploitasi seksual Anak, sebagai delik aduan kelompok masyarakat dengan syarat-syarat tertentu.